JUSTICE and FREEDOM

BAGIAN KELIMA

PENGAKUAN KEDAULATAN

Aksi propaganda pemerintah belanda yang menyatakan bahwa pemerintah RI dan TNI sudah tidak ada di Dewan Keamanan PBB, dengan mengundang Komisi Tiga Negara ke Yogyakarta akhirnya pupus dengan adanya serangan oemoem pada 1 Maret 1949. Hal  ini mempengaruhi persepsi wakil KTN tentang apa yang terjadi di Yogyakarta ternyata berbeda dengan laporan Belanda kepada Dewan Keamanan PBB. Setelah beberapa kali melalui perundingan antara wakil pemerintah RI Moh. Roem dan wakil Beland Dr. JH. Van Royen, maka pada 7 Mei 1949 tercapai persetujuan kedua belah pihak yang dikenal dengan statement Roem-Royen.

Berdasar kepada perjanjian Roem-royen, presiden Soekarno yang dalam pengasingan, memberikan mandate kepad Sri Sultan HB IX untukmenerima kembali kekuasaan sepenuhnya dari tangan Belanda. Dengan disaksikan Komisi PBB untuk Indonesia ( UNCI ) Letjen. Alexander, kedua belah pihak bersepakat agar Belanda menarik mundur meninggalkan Yogyakarta, secara de facto maupun de jure pada 29 Juni 1949. dari sinilah awal dari kembalinya Kedaulatan Pemerintahan Republik Indonesia, semua ini tak lepas dari perjuangan pemerintah dan rakyat Yogyakarta mempertahankan NKRI.

Pada 6 Juli 1949 pukul 12:25 rombongan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Ali Sastroamijoyo, Komodor Suryadi Suryadarma, dan Moh. Roem tiba di lapangan terbang Maguwo dan disambut oleh Sri Sultan HB IX. Dalam pidatonya setibanya di Gedung Negara, di hadapan ribuan Rakyat yang menyambutnya Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa, kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta adalah nyata, perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua factor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintahan itu ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia Internasional. Dengan doa dan syukur kepada Tuhan bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita, akan tercapailah cita-cita kita.

Pada 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Soedirman kembaloi ke Ibukota RI setelah memimpin perang gerilya selama tujuh bulan dan langsung melakukan inspeksi pasukan TNI di Alun-alun utara Yogyakarta, dengan Letkol. Soeharto sebagai komandan upacara. 17 Desember 1949 bertempat di Sitihinggil Keraton Ngayogyakarta dilaksanakan pelantikan Presiden RIS Ir. Soekarnodan pada 19 Desember 1949 Drs.Moh. Hatta juga dilantik sebagai Wakil Presiden.

Pada 29 Desember 1949, Presiden dan Wakil Presiden beserta stafnya kembali ke Jakarta. Namun sebelum meninggalkan Yogyakarta Presiden Soekarno sempat meninggalkan tulisan sebagai berikut, “Djogdjakarta menjadi termasjur oleh karena djiwa kemerdekaandja. Hidupkanlah terus djiwa kemerdekaan itu !”.Tertanda Soekarno, 28 Desember 1949. Pemerintahan dan Ibukota RIS telah berpindah ke Jakarta namun pemerintahan dan Ibukota RI tetap di Yogyakartadengan Pejabat Presiden RI yang menerima mandate adalah Mr. Asaat hingga tanggal 15 Agustus 1950.